PR Pemerintah terkait Pembubaran Ormas HTI


Polemik pembubaran Organisasi masyarakat Hizbut tahrir (HTI) atau ormas HTI menuai banyak reaksi dari masyarakat baik pro maupun kontra terhadap keputusan pembubaran tersebut oleh pemerintah yang dalam kesempatan itu dilakukan oleh Dr. H. Wiranto, S.H selaku Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Republik Indonesia.

Organisasi Kemasyarakatan atau disingkat ormas adalah organisasi yang didirikan dan dibentuk oleh masyarakat secara sukarela berdasarkan kesamaan aspirasi, kehendak, kebutuhan, kepentingan, kegiatan, dan tujuan untuk berpartisipasi dalam pembangunan demi tercapainya tujuan Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila (wikipedia). Asas Ormas haruslah tidak bertentangan dengan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, meskipun ormas juga dapat mencantumkan ciri tertentu yang mencerminkan kehendak dan cita-cita Ormas yang tidak bertentangan dengan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Karena, tujuan ormas itu sendiri untuk meningkatkan partisipasi dan keberdayaan masyarakat.

Dalam polemik pembubaran ormas HTI ini, pemerintah menganggap keputusan pembubaran ormas HTI ini memang harus dilakukan karena pemerintah menemukan fakta ormas HTI ini terindikasi menyimpang dan tidak sesuai dengan peraturan, di Indonesia sendiri terdapat Undang Undang yang mengatur khusus tentang Ormas yaitu Undang Undang No 17 tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan. 

Pemerintah dalam konferensi pers di kemenko pulhukam mengemukakan alasan pemerintah mengambil keputusan tersebut, yaitu  Pertama, sebagai ormas berbadan hukum, HTI dinilai tidak melaksanakan peran positif untuk mengambil bagian dalam proses pembangunan guna mencapai tujuan nasional. Ini termaktub dalam UU No 17 Tahun 2013 pasal 21 dimana ormas harus berpartisipasi dalam kemajuan tujuan negara.

Kedua, kegiatan yang dilaksanakan HTI terindikasi kuat telah bertentangan dengan tujuan, azas, dan ciri yang berdasarkan Pancasila dan UUD Negara Republik Indonesia tahun 1945. Beranjak pada historis penegakkan hukum (Law Enforcement) pra lahirnya UU Organisasi Masyarakat, ketidakberdayaan pemerintah dalam mengantisipasi dan mengatasi ormas ormas anarkis atau yang melakukan sweeping ditempat tempat hiburan, perkumpulan perkumpulan, hingga hotel yang dianggap lokasi tindak asusila. Ini jelas telah menyebrangi wewenang aparat penegak hukum dalam menjalankan tugasnya. Sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Ormas Pasal 59 Ayat 2 butir (e). 

Ketiga, aktifitas yang dilakukan HTI dinilai telah menimbulkan benturan di masyarakat yang dapat mengancam keamanan dan ketertiban masyarakat, serta membahayakan keutuhan NKRI. Padahal, sebagai ormas, HTI harus menciptakan rasa aman dan kemanfaatan bagi bangsa (Pasal 51 butir (d) UU No 17 Tahun 2013).

Ormas HTI harusnya diberi surat peringatan secara tertulis terlebih dahulu hingga 3 kali sebagai proses penjatuhan sanksi terhadapnya yang ditemukan indikasi menyimpang. Lain halnya bila memang tidak mengindahkan surat peringatan pemerintah sebanyak 3 kali. Didalam Undang Undang ormas pasal 64 Ayat 1 mengatakan Dalam hal Ormas tidak mematuhi peringatan tertulis ketiga maka Pemerintah atau Pemerintah Daerah dapat menjatuhkan sanksi berupa:
a. Penghentian bantuan dan/atau hibah; dan/atau
b. Penghentian sementara kegiatan.

Dalam hal Ormas tidak memperoleh bantuan dan/atau hibah, Pemerintah dapat menjatuhkan sanksi penghentian sementara kegiatan ormas HTI. Penghentian sementara inilah yang menjadi masalah atas keputusan pemerintah tersebut. Jelas ini merupakan PR utama keharusan bagi pemerintah untuk dapat membuktikan kebenaran dan fakta fakta yang mengindikasikan ormas HTI bertentangan dengan asas Pancasila agar tidak menjadi polemik yang berkepanjangan. Terlebih, cara cara seperti ini mengingatkan masyarakat yang semakin kritis terhadap orde baru.

Nasi sudah menjadi bubur. Keputusan itu telah dibacakan oleh pemerintah. Semestinya setiap penyelesaiaan sengketa organisasi masyarakat harus sesuai prosedur hukum yang berlaku, terlebih putusan untuk membubarkan ormas itu harus berdasarkan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap sesuai yang termaktub Pasal 68 UU No 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Masyarakat, supaya adanya kepastian hukum (rechtszekerheid) dari setiap keputusan yang diambil pemerintah apalagi mengenai Hak masyarakatnya untuk berkumpul. Jaminan tersebut diatur dalam Pasal 28E ayat (3) UUD 1945 bahwa setiap orang berhak atas kebebasan berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat."

Yudha Sunarta Suir, SH
Forum Antar Mahasiswa Ilmu Hukum


Tag : Hukum
0 Komentar untuk "PR Pemerintah terkait Pembubaran Ormas HTI"

Budayakan Komentar dan Saran yang baik :)

Back To Top